Validasi Data Raskin, Wawako Deadline Lurah Enam Kecamatan Alami Pengurangan

DUMAI(DP)-KISRUH penerima Beras Miskin (Raskin) yang dipicu pengurangan kuota membuat sejumlah instansi terkait, Senin (30/7), menggelar rapat mendadak. Hasilnya, diketahui bahwa enam kecamatan mengalami pengurangan, membengkaknya penerima Raskin disumbang warga non Dumai (migrasi, red) serta lainnya. Menyikapi hal ini, Wakil Walikota Dumai Dr H Agus Widayat mendeadline lurah, validasi data yang pelaksanaannya diawasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) ditargetkan rampung, Senin (6/8) pekan depan. ‘’Saya harapkan lurah beserta jajarannya dapat melakukan crosschek ulang terkait data penerima raskin yang ada dimasing-masing kelurahan, paling lambat verifikasi ini selesai dalam satu pekan ini dan Senin pekan depan kita sudah bisa membahas terkait distribusi dan penyaluran mengingat tidak lama lagi memasuki hari Raya Idul Fitri sehingga diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat,’’ kata Agus Widayat. Sebagaimana diketahui terkait data raskin kota Dumai terjadi peningkatan dari tahun yang hanya 8.594 Rumah Tangga Sasaran (RTS) kini berdasarkan data PPLS BPS tahun 2012 telah mencapai 10.015 KK. Terkait perubahan tersebut kemudian menuai protes di tengah kalangan masyarakat pasalnya dari data baru tersebut kenyataannya tidak sinkron dengan data yang lama dan kondisi real di lapangan. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Walikota Dumai H Agus Widayat ini terungkap terjadi perubahan drastis data penerima raskin yang cukup signifikan. Di 33 kelurahan di Kota Dumai jumlah penerima raskin bertambah sebanyak 2.749 KK sementara itu juga terjadi pengurangan yang mencapai 1.328 KK. Pengurangan nyaris terjadi di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Medang Kampai yang mengalami peningkatan di empat kelurahan yang ada. Mayoritas berkurangnya penerima raskin terbanyak di Kecamatan Dumai Kota dan kecamatan Dumai Timur bahkan mencapai ratusan Kepala Keluarga untuk satu Kelurahan. Dibagian lain Wakil Walikota Agus Widayat meminta verifikasi ulang yang dilakukan pihak kelurahan dan TKPK dapat memuat rincian lengkap terkait perubahan data yang terjadi, tidak saja mencantumkan perubahan status seperti perpindahan, meninggal dunia atau tidak miskin lagi karena sudah menjadi kaya, namun sampai dengan keakuratan identitas penerima. Menurut dia, kejelasan identitas penerima sangat penting mengingat penyaluran Raskin di Kota Dumai disubsidi melalui dana APBD Kota Dumai. Lebih jauh dikatakannya bahwa membengkaknya jumlah penerima Raskin di kota Dumai ini bukan dikarenakan program pengentasan kemiskinan tidak berhasil namun dikarenakan masuknya pendatang baru yang bukan warga Dumai ke daftar penerima Raskin tersebut. ‘’Berdasarkan sampel di lima kelurahan yang disurvey TKPK kita menemukan sebanyak 200 KK non identitas (bukan warga Dumai, red) yang masuk dalam daftar penerima Raskin ini, maka itu bila nanti ketika verifikasi hal itu ditemui maka jangan dicoret namun dibuat rincian lengkapnya, artinya meski raskin tetap disalurkan namun bagi yang non-identitas tidak akan disubsidi, karena subsidi Pemko Dumai hanya untuk warga Dumai,’’ tegasnya.(men)